OTSUS BAGI PAPUA

Berdirinya kantor Papua merdeka di Inggris mengancam kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Tertindasnya rakyat-rakyat Papua oleh ketidakadilan menimbulkan opsi Papua merdeka. Konflik yang tak kunjung usai tidak dapat lagi rangkum oleh pemerintah pusat sehingga menjadi pembicaraan delegasi internasional.

Kurang tepat dan tegasnya kebijakan pemerintah pada Papua menjadikan daerah ini tertinggal atau sangat terbelakang dari perputaran dunia. Nilai-nilai prikemanusiaan sempat mengancam daerah Papua, saat media massa hanya mengabarkan konflik, memicu opini negatif terhadap orang-orang Papua.

Meningkatnya ketegangan Papua memicu berdirinya kantor Papua Merdeka di Inggris melalui massa berjumlah ±100 orang yang disetujui oleh petinggi pejabat negara dunia. 

Konflik Papua dimanfaatkan oleh negara-negara asing untuk memecah belah NKRI sehingga akan terjadi perpecahan dimana-mana di setiap sudut Republik Indonesia, dengan begitu ekploitasi besar-besaran terhadap Papua pun akan dimulai. 

Belajar dari sejarah Bangsa Indonesia sebagai negara Koloni ia dibantu oleh Amerika untuk memerdekakan diri dan merebut Irian Barat sebagai imbalannya ekploitasi besar-besaran ditanda-tangani untuk waktu yang sangat lama, hingga kini ada yang tak kunjung usai, Freeport contohnya.

Papua yang kaya akan nikel dan hasil tambang alam lainnya, serta keindahan luar biasa eloknya menjadi harta karun yang tak ternilai bagi negara lain. Rakyat Papua yang bisa dikatakan masih terbelakang dalam politik internasional akan dimanfaatkan sebagai negara boneka terbaik bagi kepentingan asing. 

Selain itu, Kemerdekaan Papua mungkin memang membawa sedikit hal positif bagi Papua yaitu kebebasan untuk mengolah tanah sendiri sesuai keinginan tanpa mengacu pada kebijakan pemerintah Indonesia yang berbelit-belit dan tidak efektif. Karena tiada guna mereka bergabung dengan Republik Indonesia jika ia ditelantarkan. Akan tetapi gerakan-gerakan daerah merdeka lainnya akan terus bermunculan; seperti Aceh, dan daerah-daerah ujung lainnya yang tidak diperhatikan oleh pemerintah secara maksimal. Persoalan pelik darurat yang harus segera dituntaskan sebelum negara ini kehilangan kepercayaan.

Melihat kenyataan itu, SBY dalam ½ tahun sisa pemerintahannya mengumumkan kebijakan Otsus (Otonomi Khusus) bagi Papua; dimana Papua akan diberikan kebebasan dalam mengelola daerahnya sesuai adat dan kebutuhan Papua. Perbedaan yang terlihat jelas adalah adanya rencana pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD dan tidak lagi melalui Pemilu langsung. Menurut salah satu gubernur Papua hal tersebut akan mampu meredam konflik antar suku di Papua karena mereka lebih menghargai para kepala suku sehingga konflik pun dapat ditekan.

Dalam Otsus terdapat 20 butir kekhususan daerah Papua, Apa saja yang terdapat didalamnya? Kita tunggu kabar selanjutnya.