Ujian Nasional Tidak Efektif

Akhirnya pergeseran ini  terus berlanjut dan terus memburuk karena tidak adanya revisi atau pun peninjauan kembali terhadap generasi yang dijadikan sebagai kelinci percobaan ini. Bukti dari kenyataa ini dapat dilihat dari tidak adanya upaya pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan Ujian Nasional ini, bahkan tanpa belas kasih, seperti  orang yang kehausan untuk menebar kebobrokan generasi dengan peningkatan standar Ujian Nasional dari tahun ke tahun hingga pemberlakuan sistim 20 paket per ruangan ujian. Setidaknya begitulah citra pemerintah yang ditampakkan secara halus. 

Membangun karakter bangsa yang jujur, tegas, tangguh, dan peduli, sebagaimana digariskan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025, maka kita harus mewujudkan nilai-nilai falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa yang bersumber dari budaya (lokal) dan agama. (Menko Kesra, Kebijakan Nasionl Pembangunan Karakter Bangsa, Jakarta, Mei 2010)

Ujian Nasional (UN) menjadi polemik bagi bangsa Indonesia. Tak tanggung-tanggung standar ujian nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, tanpa ada tindak lebih lanjut dalam pembenahan internal, serta guru pun ikut bingung dalam proses mengajar siswa-siswanya. Bagaimana tidak, kebijakan pemerintah yang terkesan provokatif dan egoistis menjadi tekanan mendesak bagi para guru dan siswa-siswi Indonesia. Pemerintah mengabaikan dampak-dampak moral negatif yang lebih besar dibalik kegiatan formal ujian nasional ini.

Selain itu, sumber pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai hanya terkonsentrasi pada sejumlah sekolah saja—beruntung jika sekolah tersebut mampu membiyai fasilitasnya sendiri—bagaiman dengan sekolah-sekolah terpencil, kadang buku sebagai sumber pembelajaran pun belum lengkap, dan masih menggunakan buku-buku lama yang telah berganti kurikulum dan standar. Jika dilakukan survey lapangan maka kebenaran hal ini dapat terungkap.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh sultan sekaligus gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara orasinya di pembukaan festival budaya milad UMY ke-32 menyatakan bahwa:  “Rezim UN menjauhkan kita dari watak jujur dan cerdas, selain relevansinya diragukan dalam meningkatkan mutu pendidikan”.

Ketika para elite negeri ini menganjurkan berakhlak mulia, tetapi bersamaan dengan itu UN tetap dijalankan, padahal Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) menetapkan, bahwa UN baru bisa dilakukan setelah kualitas prasarana dan sarana pendukung pendidikan telah dipenuhi secara merata di seluruh Indonesia. SIkap ini menimbulkan preseden buruk pada sikap apatis dan tidak percaya terhadap hukum”.

Ujian Nasional membuat fokus anak didik berubah, pembangunan karakter-karakter yang dianggap tradisonal dianggap kuno dan dikesampingkan sehingga kebudayaan dan agama tidak lagi menjadi bagian hidup, menjadikan kebudayaan dan agam sekedar sebagai seromonial belaka. Akibatnya pergesaran budaya dan kebobrokan moral tidak dapat dihindari, dan daerah-daerah di Indonesia kehilangan ciri khas-nya sebagai budaya nusantara dalam ke-bhineka-an.

Apakah mereka tidak kunjung juga sadar dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan teman-teman mereka atau mereka sekalipun di kursi panas itu. Sikap akan mencerminkan sifat dan kebiasaan-kebiasaan dalam diri seseorang. Lalu apakah benar sikap-sikap buruk itu tertanam dalam diri mereka? Semoga saja tidak!

Ujian Nasional akan melahirkan generasi yang rapuh, tidak peduli, dan acuh, serta mengajarkan praktek kecurangan yang berkedok pendidikan formal. Lihat saja, ketika sekolah bukan lagi menjadi hal yang menyenangkan, melainkan sebatas rutinitas, beban yang memberikan tekanan, meninggalkan budaya-budaya kearifan lokal, jadi jangan tanyakan karakter seperti apa yang akan mereka peroleh.

Ketakutan terbesar dari bencana ini adalah timbulnya generasi yang ahli dalam sebuah bidang yaitu ahli dalam bidang korupsi! Pelaku-pelaku korupsi di Indonesia saja membuat kewalahan aparatur negara untuk menjebloskannya ke dalam penjara, apalagi generasi terlatih melakukan kecurangan dari kecil. Bukankah segala sesuatu berasal dari hal yang kecil? Begitu juga korupsi.